PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY

Abstract

Seiring pertumbuhan dan perkembangan msyarakat internasional dewasa ini, telah banyak perjanjian-perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi internasional baik atas prakarsa dari negara-negara, organisasi internasional, maupun atas prakarsa PBB. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah banyak membuat perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain atau menjadi peserta (mengikatkan diri) perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum (law making treaty), baik melalui tindakan ratifikasi maupun aksesi. Negara berdaulat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang- undangan untuk mengatur kehidupan rakyat dan negaranya di berbagai bidang, tanpa harus diperintah atau mendapat tekanan dari lembaga internasional atau Negara lain, atau masyarakat internasional. Akan tetapi dengan ikut sertanya suatu Negara dalam perjanjian internasional multilateral (konvensi), di mana ada kalanya perjanjian tersebut umumnya memuat suatu klausula yang mengharuskan negara peserta menerapkan ketentuan konvensi ke dalam perundang- undangan nasional, di samping itu berlakunya asas pacta sunt servanda, maka mau tidak mau suatu Negara harus menerapkan dan mengimplemen- tasikan ketentuan perjanjian itu di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Ketentuan demikian akan berlaku secara umum bagi Negara-negara yang telah terikat pada perjanjian internasional.