ANALISIS YURIDIS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023

Authors

  • Septia Sarasti Universitas Sriwijaya

DOI:

https://doi.org/10.70656/jolasos.v2i1.255

Keywords:

Kinerja, DPRD, Fungsi Legislasi

Abstract

Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini, maka perlu kiranya dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Efektivitas lembaga legislatif dalam sistem politik merupakan cerminan sejauh mana kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis telah terlaksana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dibekali dengan tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menjalankan perannya. Banyaknya usulan Rencana Pemerintahan Daerah yang bermuara pada Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui kegiatan penyusunan Peraturan Daerah di Kota Prabumulih merupakan wujud kinerja anggota DPRD dalam hal ini. Selain itu, hasil peraturan daerah yang telah disetujui menunjukkan apakah peraturan daerah tersebut sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi di wilayah Kota Prabumulih. Studi tentang penerapan peran legislatif DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Prabumulih tahun 2023.

Penelitian pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Prabumulih ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian dimulai dengan berpikir secara induktif, yakni mengungkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan kemudian beruapaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Hasil penelitian ini dituangkan dalam Laporan Kinerja DPRD Kota Prabumulih dalam Fungsi Legislasi 2022–2023. Dalam hal ini, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRD Kota Prabumilih, dan DPRD beserta Pemerintah Daerah menanggapinya dengan membuat peraturan daerah. DPRD Kota  Prabumulih telah menjalankan perannya sebagai mediator, menjembatani kesenjangan kepentingan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah, atau antara kelompok masyarakat dengan dirinya sendiri.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

05/07/2025

How to Cite

Sarasti, S. (2025). ANALISIS YURIDIS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023. Journal Of Law And Social Society , 2(1), 37–50. https://doi.org/10.70656/jolasos.v2i1.255

Issue

Section

Articles