Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia
Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) adalah sebuah organisasi profesional yang berfokus pada pengembangan, kajian, dan advokasi dalam bidang hukum kesehatan di Indonesia. Organisasi ini dibentuk untuk merespons berbagai tantangan yang muncul akibat kompleksitas hubungan antara dunia hukum dan sektor kesehatan, terutama dalam konteks dinamika regulasi, etika medis, serta hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan. MHKI berperan sebagai wadah bagi para ahli, praktisi hukum, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat yang peduli terhadap isu-isu hukum kesehatan. Organisasi ini mengupayakan terciptanya pemahaman yang mendalam dan solusi yang berkeadilan dalam menangani masalah-masalah hukum di sektor kesehatan. Fokusnya mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan hukum pelayanan kesehatan, hak pasien, tanggung jawab tenaga medis, standar etika profesi kesehatan, serta implementasi kebijakan kesehatan nasional.
Analisis Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Vietnam dan Indonesia; Sistem, Regulasi dan Tantangan
Sebagai dua negara berkembang di Asia Tenggara, kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang universal dan inklusif. Kedua negara memiliki kesamaan sebagai negara berkembang di Asia Tenggara yang sedang berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk. Penelitian ini membahas perbandingan sistem jaminan kesehatan di Vietnam dan Indonesia, dengan fokus pada aspek sistem, regulasi, serta tantangan yang dihadapi kedua negara. Dalam analisis ini, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan literatur, studi regulasi, dan laporan internasional terkait jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vietnam telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem jaminan kesehatan nasional melalui Vietnam Social Security (VSS), yang menawarkan cakupan yang hampir menyeluruh meskipun dengan tantangan pendanaan dan pemerataan layanan. Di sisi lain, Indonesia baru memperkenalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan pada 2014, dengan pencapaian cakupan yang signifikan namun menghadapi persoalan defisit anggaran dan kualitas pelayanan. Regulasi di kedua negara menunjukkan perbedaan dalam pendekatan pembiayaan, model pelayanan, dan mekanisme pengawasan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kesinambungan pendanaan, ketimpangan akses layanan, dan pengelolaan klaim yang efektif. Studi ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi regional untuk berbagi praktik terbaik serta reformasi kebijakan berbasis data untuk memastikan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di kedua negara dalam mengoptimalkan implementasi jaminan kesehatan.
Copyright (c) 2024 Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia
Analisis Kebijakan Pembiayaan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Indonesia
Data Profil K3 Nasional Kemnaker RI tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) cenderung meningkat setiap tahun. Rumusan masalah dalam tulisan ini mencakup: 1) Belum semua pekerja di Indonesia terlindungi penjaminan KK-PAK (JKK-PAK); 2) Disharmoni regulasi antar stakeholder menghambat implementasi; 3) Belum ada koordinasi antar stakeholder mengenai kasus PAK. Tujuan tulisan ini adalah untuk: 1) Meningkatkan kesadaran bahwa semua pekerja berhak atas JKK-PAK; 2) Mendorong harmonisasi regulasi antar stakeholder; 3) Mendorong integrasi pencatatan dan pelaporan kasus KK dan PAK secara nasional. Tulisan ini menganalisis penyebab permasalahan terkait JKK-PAK, yaitu: 1) Lemahnya regulasi terkait pelaporan KK dan PAK; 2) Kesadaran pekerja informal yang lebih rendah akan JKK-PAK; 3) Perbedaan persepsi antar stakeholder tentang kompetensi dokter yang mampu menegakkan diagnosis PAK; 4) Belum ada regulasi yang jelas dalam pembiayaan Dugaan PAK; 5) Data pelaporan PAK nasional belum terintegrasi ; dan 6) Keengganan perusahaan melaporkan kasus PAK akibat stigma. Alternatif kebijakan yang diusulkan meliputi: 1) Penguatan regulasi untuk program JKK-PAK; 2) Harmonisasi regulasi JKK-PAK antar stakeholder terkait; 3) Integrasi sistem pelaporan KK-PAK nasional. Tulisan ini memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk memperjelas penjaminan kasus PAK.
Evaluasi Peran BPJS dan Perlindungan Hak Peserta / Mitra Kerja dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memperkenalkan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, menggantikan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan berbagai peraturan lainnya. Namun, UU SJSN tidak mengatur kepastian akhir transaksi hak peserta, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Jamsostek, yang menyatakan bahwa kelebihan pembayaran jaminan tidak dapat diminta kembali. Artikel ini membahas perbandingan perlindungan hukum peserta termasuk mitra kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam kedua undang-undang, dampaknya terhadap masyarakat pekerja, fasilitas kesehatan mitra kerjasama BPJS serta kaitannya dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Logika Pembentukan Pengadilan Perdata Khusus Medis di Indonesia setelah Omnibus Law Kesehatan
Terdapat perbedaan antara konsep perikatan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan perikatan dokter-pasien dalam praktik kesehatan dan Hukum Kesehatan sehingga berisiko menimbulkan perbedaan persepsi hakim dalam pemberian putusan peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dasar pemikiran dan landasan hukum untuk kemungkinan pembentukan pengadilan perdata khusus medis di Indonesia. Sebagai fokusnya, sumber hukum primer adalah pasal-pasal terkait dalam UU no. 17 tahun 2023 dan PP no.28 tahun 2024 serta perbandingannya dengan pasal-pasal di dalam KUHPer.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Terapeutik
Penelitian ini mengkaji pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman dan profesional serta kebutuhan akan perlindungan hukum untuk mencegah konflik akibat ketidakpuasan pasien. Perjanjian terapeutik bersifat “inspanningsverbintenis” (perjanjian upaya) yang menekankan pada usaha maksimal tanpa jaminan hasil tertentu. Namun, dalam praktiknya banyak laporan malpraktik yang terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap tanggung jawab dan batasan kewajiban tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis literatur hukum terkait perjanjian terapeutik, undang-undang, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 273 dan 274 memberikan dasar perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan selama mereka bertindak sesuai standar operasional. Prinsip informed consent juga memperkuat perjanjian terapeutik melalui persetujuan pasien atas tindakan medis. Ketentuan pidana dalam Pasal 359 dan 360 KUHP memberikan batasan tanggung jawab bagi tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan tidak dapat dituntut atas hasil yang tidak diharapkan selama mereka bekerja sesuai standar profesi. Sedangkan, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata menjadi dasar keabsahan perjanjian terapeutik agar pelaksanaannya dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian terapeutik untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien.
Tanggung Jawab Keperdataan Rumah Sakit Atas Kelalaian oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit
Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Dalam pencapaian kondisi kesehatan yang mempuni secara paripurna, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat serta didukung oleh setiap masyarakat yang memiliki kewajiban menghormati hak orang lain mendapatkan lingkungan sehat, berperilaku sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan serta partisipasi kesehatan nasional. Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, maka diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Bahwa tanggung jawab keperdataan rumah sakit atas kelalaian oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sesuai Pasal 193 yang mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Dasar pembenaran rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan (khususnya dokter), dapat pula dilihat dari aspek kondisi hubungan terapeutik (hubungan kepentingan medis) antara pasien dengan rumah sakit. Pola hubungan terapeutik di rumah sakit dapat dalam bentuk hubungan pasien dan rumah sakit dan pola hubungan pasien dan dokter.
Regulasi Praktik Dokter Asing di Indonesia : Langkah Menuju Standar Layanan Kesehatan Global
Praktik dokter asing di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah yang kekurangan tenaga medis. Regulasi ini sejalan dengan amanat Pasal 248-255 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang mengatur standar kompetensi, pelatihan budaya, pengawasan ketat, dan perlindungan tenaga medis lokal. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi dari tenaga medis lokal, konflik regulasi dengan undang-undang lainnya, serta kebutuhan akan pengawasan dan pelatihan budaya lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengeksplorasi implikasi sosial, hukum, dan ekonomi dari regulasi ini, serta strategi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian standar layanan kesehatan global, tetapi memerlukan penguatan dalam harmonisasi hukum, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi yang berimbang antara dokter asing dan lokal.
Etika Hukum Kesehatan: Risiko Pelayanan Medis dan Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif
Kesehatan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat yang terlegitimasi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak dasar, pemenuhan kesehatan tidak akan bernilai jika tidak dibarengi dengan keberadaan dan perindungan bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga memiliki risiko atas tindakan medis yang dilakukkanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi penegakan hukum pidana di sektor kesehatan berbasis restorative justice terhadap risiko tindakan medis bagi tenaga kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengutamakan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konsep retoratif justice. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: pertama, setiap tindakan medis memiliki risiko yang berbeda tergantung pada keadaan pasien dan juga tenaga kesehatan. Risiko tindakan medis dapat diselesaikan melalui penegakan etik disiplin sebagaimana Pasal 306 ayat (1) UU 17/2023. Kedua, jika risiko medis yang dilakukan tenaga kesehatan berdampak pada tindak pidana, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pemulihan hubungan tenaga medis dan korban sebagai bagian dari perwujudan keadilan restorative. Upaya pemulihan ini merupakan bagian dari etik dan kewajiban hukum atas risiko tindakan medis kepada korban dalam rangka memperbaiki hubungan keduanya.
Tanggungjawab Pemerintah dalam Identifikasi Jenazah tidak dikenal, cukupkah pengaturan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?
Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam hal identifikasi jenazah yang tidak dikenal, baik untuk kepentingan hukum, kemanusiaan, maupun kesehatan masyarakat. Proses identifikasi ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan hak identitas jenazah, tetapi juga penting dalam pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pemenuhan hak-hak keluarga yang ditinggalkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam memberikan landasan hukum terhadap tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mencakup beberapa ketentuan terkait penanganan jenazah, tetapi pengaturannya belum sepenuhnya menjabarkan tanggung jawab pemerintah secara detail untuk identifikasi jenazah yang tidak dikenal. Secara umum, undang-undang ini memberikan landasan bagi kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk manajemen jenazah dalam kondisi tertentu seperti wabah atau bencana. Namun, dalam konteks jenazah yang tidak dikenal, khususnya terkait hak identitas, peraturan ini masih memerlukan pendalaman yang lebih spesifik. Hasil analisis bisa menunjukkan bahwa undang-undang ini dapat menjadi landasan awal, tetapi untuk mengoptimalkan tanggung jawab pemerintah, diperlukan tambahan peraturan atau panduan teknis yang lebih rinci. Hal ini penting agar proses identifikasi dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Telemedisin di Indonesia: Antara Regulasi dan Pelaksanaan
Telemedisin adalah suatu bentuk pelayanan klinis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi jarak jauh sehingga secara teori dapat memiliki jangkauan yang sangat luas. Melihat adanya kesenjangan dalam bidang kesehatan di Indonesia dimana salah satu penyebabnya adalah faktor geografis, maka telemedisin bisa menjadi salah satu solusi potensial untuk memeratakan akses pelayanan kesehatan. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris untuk menelaah regulasi yang ada dan mengaitkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Saat ini sudah terdapat beberapa regulasi mengenai telemedisin yaitu UU 17/2023, PP 28/2024, dan Permenkes 20/2019. Seluruh perundang-undangan ini memberikan peraturan umum bagi penyelenggaraan telemedisin dan mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan telemedisin, termasuk juga di dalamnya peraturan mengenai penyelenggara telemedisin, kepentingan STR dan SIP bagi tenaga medis, serta infrastruktur yang harus tersedia. Sayangnya, regulasi yang ada belum lengkap karena belum mengatur penyelenggaraan telemedisin antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Padahal, jumlah pengguna temedisin antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiadaan dasar hukum yang kuat akan meletakkan tenaga medis dan pasien pada posisi yang sulit ketika terjadi dugaan kelalaian hingga malpraktik. Selain itu, dari segi pelaksanaan, data yang ada menunjukkan bahwa telemedisin belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akses menuju pelayanan kesehatan. Dengan demikian diperlukan dasar hukum untuk melindungi dokter dan pasien serta kesungguhan pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan telemedisin.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Dugaan Tindak Pidana Mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tanpa Izin di Rumah Sakit
Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang kesehatan yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Tujuan penelitian: memahami bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum rumah sakit dalam mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa surat izin praktik (izin) di Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitik dengan data sekunder dari studi pustaka melalui bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi, badan hukum rumah sakit, perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hukum pidana Indonesia. Data dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Kesimpulan: Dalam sistem pertanggungjawaban mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa surat izin praktik (izin), maka korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Korporasi sebagai pembuat atau yang memberikan perintah/memperintahkan untuk mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja tanpa izin. Pengurus di tunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.
The Role of the Indonesian Health Legal Aid Institute in Ensuring Legal Certainty for Beauty Clinics in Indonesia
Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera) dalam memastikan kepastian hukum bagi klinik kecantikan di Indonesia. Klinik kecantikan sering menghadapi risiko hukum terkait perizinan, standar operasional, dan potensi pemerasan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, dukungan hukum yang efektif dan preventif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran LBH dalam memberikan bantuan hukum yang berkelanjutan kepada klinik kecantikan dan dampak positif kehadiran LBH terhadap iklim bisnis di bidang kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola LBH, pemilik klinik kecantikan, dan studi literatur terkait regulasi kesehatan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum, mencegah risiko hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis kecantikan. Dengan kehadiran LBH, klinik kecantikan mendapatkan manfaat dari kepastian hukum yang lebih baik dan dapat beroperasi dengan rasa aman.
Surat Izin Praktik Dokter Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Pelayanan Telemedicine di Indonesia Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana akses dan pemerataan kesehatan masih menjadi problem utama di Indonesia. Salah satu solusi terkait hal ini adalah dengan munculnya layanan telemedicine yang memberikan kemudahan dan mampu menjangkau hingga ke seluruh Indonesia. Layanan telemedicine semakin menjamur pada saat Pandemi COVID-19 berlangsung. Sayangnya, pengaturan terhadap layanan ini masih sangat minim, terutama dalam kebijakan Surat Izin Praktik dokter sebagai “SIM” dalam melakukan praktiknya. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ternyata belum memuat pengaturan yang jelas terkait SIP dokter. Penulis mengkaji permasalahan ini melalui pendekatan yuridis normatif dengan meninjau dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada bersamaan dengan teori-teori hukum. Adapun hasil penelitian dijumpai bahwa terdapat kekosongan hukum yang sangat berpotensial untuk menimbulkan adanya sengketa medik dan mengancam keberlangsungan layanan Telemedicine di Indonesia, bahkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur terkait Surat Izin Praktik Dokter dalam layanan Telemedicine. Penulis berharap pemerintah dapat melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius dikarenakan Surat Izin Praktik Dokter merupakan payung hukum perlindungan bagi tenaga medis dan jaminan perlindungan bagi konsumen.
Aspek Yuridis Pelaksanaan Telemedicine Komen (Konsultasi Medis Online) dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Pasien di Puskesmas Kaliwungu Kabupaten Kendal
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong inovasi dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah telemedisin. Puskesmas Kaliwungu, Kabupaten Kendal, telah mengimplementasikan program telemedice KOMEN untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat. Namun, penggunaan telemedice ini perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kualitas layanan, keamanan pasien, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis sejauh mana SOP yang telah disusun oleh Puskesmas Kaliwungu telah mengakomodasi aspek-aspek hukum dalam penyelenggaraan telemedisin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak kerja sama, serta dokumen internal Puskesmas Kaliwungu yang terkait dengan penyelenggaraan telemedice. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi dan logika hukum.
Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 Pada Klinik-klinik di Kabupaten Sukabumi
Pemerintah dalam hal ini kementrian kesehatan telah mengambil langkah yang serius di dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Seperti kita ketahui pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diberikannya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal diperlukan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standar. Untuk itu pemerintah melalui menteri kesehatan telah mengeluarkan peraturan No.34 Tahun 2022 tentang akreditas Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan analisis implementasinya pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, oleh karena banyak bermunculan klinik-klinik swasta di Kabupaten Sukabumi. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana tulisan ini bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang ada. Tulisan ini juga mencermati segi-segi yuridis dan melihat pada perundang-undangan yang berkaitan dengan undang undang Kesehatan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Miskomunikasi, Penyebab Sengketa dalam Hubungan Interaksi Dokter dengan Pasien di Rumah Sakit
Hubungan interaksi antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi antara individu dengan individu yang didasarkan dengan rasa kepercayaan. Sengketa antara dokter dan pasien merupakan fenomena gunung es yang sangat banyak terjadi, tetapi yang muncul di permukaan hanya sedikit, karena berbagai sengketa tersebut bisa didamaikan. Tetapi, ada beberapa sengketa yang akhirnya masuk ke jalur hukum. Permasalahan penelitian ini adalah kapan lahirnya hubugan interaksi antara dokter dengan pasien serta apa saja penyebab terjadinya miskomunikasi yang menimbulkan sengketa antara dokter dengan pasien di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan sociolegal approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan interaksi antara dokter pasien terjadi pada saat pasien mengatakan keluhannya dan dokter menanggapi, atau secara tidak langsung menyatakan kesediaan untuk mengobati pasien. Penyebab terjadinya miskomunikasi adalah dikarenakan terjadinya perbedaan persepsi antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis yang diakibatkan tidak dilakukannya komunikasi yang baik dengan menggunakan Bahasa yang dapat dimengeti oleh pasien.
Analisis Regulasi Telemedicine: Perlindungan Hukum dan Implikasi bagi Tenaga Kesehatan
Telemedicine telah menjadi komponen penting dalam pelayanan kesehatan modern, terutama di Indonesia. Layanan ini menghadapi banyak masalah hukum meskipun memberikan akses lebih luas kepada pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam praktik telemedicine, dengan penekanan khusus pada regulasi yang ada, tanggung jawab hukum, dan keamanan data pasien. Metode yang digunakan termasuk studi literatur dan analisis undang-undang terkait, seperti UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 20 Tahun 2019. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup melindungi tenaga kesehatan, terutama dalam hal tanggung jawab atas kesalahan diagnosis dan kelalaian dalam interaksi jarak jauh. Selain itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data, tetapi masih ada masalah untuk menerapkannya dalam bidang telemedicine. Kesimpulannya, untuk memberikan keamanan hukum dan perlindungan bagi tenaga kesehatan, diperlukan regulasi khusus yang lebih komprehensif. Solusi lain yang diusulkan untuk memperkuat praktik telemedicine yang aman dan andal adalah peningkatan standar keamanan data, penerapan enkripsi, dan perlindungan asuransi.
Analisis Hukum Terhadap Manajemen Risiko Hukum dan Keuangan Rumah Sakit: Korelasi Dengan Tuntutan Ganti Rugi dalam Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit, baik secara fungsional maupun manajerial, bertanggung jawab untuk menentukan dan mengawasi semua risiko strategis dan operasional yang ada. Rumah sakit memerlukan manajemen risiko untuk mengontrol dan mengurangi risiko. Manajemen rumah sakit menghadapi risiko hukum atas gugatan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Manajemen risiko hukum sangat penting untuk mengurangi tuntutan yang disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan. Metode hukum normative ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan manajemen risiko hukum dan keuangan di rumah sakit dan bagaimana peraturan ini diterapkan untuk mengurangi risiko tuntutan hukum dari pasien dan mempercepat proses pencegahan sengketa medis di pengadilan. Rumah sakit diwajibkan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan bertanggung jawab atas kelalaian yang merugikan pasien. Konsep kehati-hatian, asuransi ganti rugi profesional, dan proses penyelesaian sengketa tanpa litigasi (mediasi dan arbitrasi). Rumah sakit juga dapat menghindari tuntutan hukum yang dapat memberatkan mereka di masa depan, sehingga rumah sakit dapat mempertahankan stabilitas finansial dan kepuasan pasien dengan layanan yang baik dengan menerapkan manajemen risiko hukum yang efektif.
Tinjauan Hukum Perdata atas Tanggung Jawab Dokter dalam Malapraktik Medis dan Relevansi terhadap Perlindungan Pasien
Malapraktik perdata merujuk pada kelalaian atau kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter dalam pelayanan medis, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami tanggung jawab hukum perdata dalam kasus malapraktik medis yang dilakukan oleh dokter. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law) yang menggunakan pendekatan studi kasus normatif, yaitu melalui analisis produk hukum seperti undang-undang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, tanggung jawab dokter dalam malapraktik medis adalah bentuk akuntabilitas hukum untuk melindungi pasien. Tanggung jawab perdata dokter dalam kasus malapraktik medis berperan penting dalam menjaga hak pasien dan memberikan akses pada kompensasi atau ganti rugi bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian dokter. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum perdata ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kesulitan dalam pembuktian kasus, rendahnya kesadaran pasien tentang hak mereka, serta terbatasnya akses ke sistem peradilan yang merata. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi pasien, sehingga perlu ada peningkatan sosialisasi dan dukungan untuk sistem peradilan yang lebih inklusif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan pemahaman pasien mengenai hak-hak hukum mereka agar sistem tanggung jawab perdata lebih efektif dalam melindungi pasien dan memastikan akuntabilitas dokter dalam praktik medis.
Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural
Penelitian ini mengkaji penerapan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai instrumen baru dalam penegakan hukum pidana kesehatan di Indonesia, yang menggantikan peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada profesi kedokteran. Pembentukan MDP, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memperluas cakupan penegakan disiplin dengan mencakup seluruh profesi kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang bertujuan untuk memastikan keadilan prosedural dalam memberikan penilaian awal terhadap pelaksanaan hukum pidana khususnya di pelayanan kesehatan. Studi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara MDP dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa penanganan kasus pidana kesehatan tetap sesuai prosedur dan menghindari tumpang tindih dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Melalui pendekatan kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, penelitian ini menemukan bahwa MDP berperan penting dalam mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memberikan evaluasi yang berlandaskan standar profesional, operasional, dan pelayanan medis yang sesuai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan MDP diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum serta keadilan bagi tenaga kesehatan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Combined Process: Metode Penyelesaian Sengketa Medik Perspektif Undang-Undang Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, konflik lebih sering terjadi antara dokter dan pasien karena keduanya memiliki hubungan hukum. Dalam kebanyakan kasus sengketa medis di rumah sakit, pembiaran medis, seperti pelayanan yang tidak memadai, adalah penyebabnya. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, seperti kecacatan pada pasien atau bahkan kematian. Dokter di rumah sakit, terutama yang memberikan perawatan darurat, memiliki kewajiban hukum. Mereka dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan medis yang mereka lakukan jika terjadi peristiwa hukum. Mediasi akan memprioritaskan penyelesaian konflik medis. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang lebih murah dan efektif, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki kerancuan norma yang menyebabkan istilah “mediasi” tidak dijelaskan dengan jelas tentang jenis mediasi yang dimaksud, terutama tidak membahas mediasi penal yang mempengaruhi pengaturannya secara implisit. Untuk memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa medik, hibridisasi arbitrase juga dikenal sebagai med-arb, arb-med, atau combined process adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan lebih dari satu mekanisme penyelesaian. proses penyelesaian perselisihan melalui combined process (med-arb) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa medik. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan combined process (med-arb) ini harus disetujui oleh semua pihak, baik sebelum muncul masalah maupun saat muncul masalah, termasuk saat memilih mediator.
Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja
Regeling mengenai aturan pelaksana dari Undang-Undang No 17 Tahun 2024 dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang memiliki salahsatu Pasal yang bias, hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 103 ayat (4) huruf e yang mengatur tentang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada usia sekolah dan remaja perlu diberikan penyediaan alat kontrasepsi. Bagian ayat (4) huruf e tersebut memiliki makna bias terhadap bentuk legalitas upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut unsur muatan Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak menjamin rasa perlindungan hukum terhadap anak, sehingga unsur muatan tersebut secara langsung melegitimasi perbuatan kenakalan remaja, kekerasan seksual dan segala bentuk lainnya dari tindak pidana kekerasan seksual yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sehingga dirumuskan masalah bagaimana nilai validitas norma yang diatur dalam penyediaan alat kontrasepsi pada pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja? dan bagaimana upaya yang diperlukan untuk merevitalisasi ketentuan normatif tersebut berdasarkan aspek perlindungan hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang dilengkapi dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pertama menunjukkan bahwa nilai validitas dari norma yang diatur dalam penyediaan alat kontrasepsi pada pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil kedua, perlu adanya judicial review di Mahkamah Agung terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e dan merekonstruksi ulang dengan kajian-kajian serta penghapusan pada huruf e yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar. Sehingga bias dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan pelajar dapat dibenahi dengan menjamin aspek perlindungan terhadap anak.
Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik: Perspektif Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian terapeutik ini didasarkan pada asas-asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas keseimbangan. Implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perdata, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian yang adil dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pasien dalam perjanjian terapeutik meliputi hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban pasien mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, kewajiban mematuhi nasihat dan instruksi tenaga kesehatan, serta kewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara seimbang untuk mewujudkan perjanjian terapeutik yang adil dan berkeadilan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum perdata. Implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pasien, keterbatasan sumber daya, dan masalah komunikasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik perlu ditingkatkan melalui upaya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan penyempurnaan regulasi yang ada.
Peran Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Telemedicine: Mewujudkan Akses Kesehatan yang Lebih Baik di Era Digital
Peran teknologi pada bidang kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan oleh zaman, hal ini ditandai dengan masuknya Telemedicine di Indonesia sebagai suatu fasilitas bertemu dan konsultasi jarak jauh dengan dokter terhadap keluhan yang dirasakan oleh pasien. Sebagai suatu teknologi yang masih baru, Telemedicine perlu dipehatikan baik secara legalitas, bentuk penggunaannya dan hal lainnya, sehingga dirumuskan sebagai berikut (1) bagaimana implementasi sistem Telemedicine di Rumah Sakit? (2) bagaimana hambatan dalam implementasi Telemedicine di Rumah Sakit?. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau doctrinal. Pembahasan yang pertama adalah implementasi sistem Telemedicine di rumah sakit merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seiring perkembangan teknologi, namun kedudukan penggunaan Telemedicine Rumah Sakit masih dibawah Telemedicine Halodoc yang dikelola PT. Mensa Medika Investama dan affiliasinya. Pembahasan yang kedua, Terdapat beberapa hambatan umum seperti Infrastruktur teknologi yang masih terbatas di banyak rumah sakit, terutama di daerah terpencil atau pedesaan; Kesiapan sumber daya manusia (sdm) di rumah sakit untuk mengoperasikan layanan Telemedicine; Banyak tenaga kesehatan yang masih belum memiliki kompetensi teknologi yang memadai; dan Kompleksitas peraturan yang mengatur pengelolaan data pasien dan perlindungan privasi. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada.
Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan
Perundungan di dunia pendidikan kedokteran sering dirasakan sebagai hal yang wajar, sehingga banyak kasus yang tidak diketahui karena dokumentasi yang masih kurang. Padahal perundungan dapat menyebabkan gangguan psikologis dapat berupa depresi, stres, dan yang paling berat adalah bunuh diri. Perundungan juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan dalam menerima pendidikan, sehingga menjadi proses pendidikan yang dialami oleh korban perundungan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perundungan dalam pendidikan kedokteran dari perspektif etika kedokteran dan hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan artikel pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah seorang pelaku perundungan akan melanggar jadi Kode Etik Kedokteran Pasal 18, Surat Keputusan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022, Pelanggaran UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 262 dan 433, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 33, dan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 229, Serta melanggar Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202. Pemerintah sudah memiliki upaya untuk membuat peraturan dalam mengatasi perundungan di Pendidikan Kedokteran. Tetapi, penyelenggara utama Pendidikan Kedokteran ada di Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan, sehingga diperlukannya kolaborasi antara Pemerintah, Organisasi Profesi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Institusi Pendidikan Kedokteran. Sehingga kedepannya peserta didik akan mendapatkan rasa aman dan merasa dilindungi atas tindakan perundungan selama menjalankan proses pendidikan kedokteran.
Analisis Kehadiran Rumah Sakit Asing dalam Konteks Layanan Kesehatan Nasional
Kehadiran rumah sakit asing di Indonesia menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam sektor kesehatan nasional. Hal ini dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi, ketidakpuasan terhadap beberapa aspek layanan kesehatan domestik, dan kebijakan pemerintah yang semakin terbuka terhadap investasi asing. Rumah sakit asing di Indonesia membawa standar internasional, teknologi canggih, serta tenaga ahli berpengalaman, yang memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke atas akan pelayanan medis berkualitas tanpa perlu bepergian ke luar negeri. Namun, kehadiran rumah sakit asing juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, persaingan yang tidak seimbang dengan rumah sakit lokal, dan potensi komersialisasi sektor kesehatan yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari kehadiran rumah sakit asing di Indonesia terhadap sistem layanan kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah literature review yang mencakup penelitian-penelitian yang dipublikasikan pada periode 2014 2024, dengan fokus pada analisis dampak dan tantangan yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit asing dapat meningkatkan kualitas layanan, mendukung transfer teknologi medis, serta mengurangi wisata medis ke luar negeri. Namun, mereka juga berpotensi memperburuk ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, serta meningkatkan biaya perawatan yang tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan dan regulasi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mendorong kolaborasi dengan rumah sakit lokal, memastikan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta mengawasi keberlanjutan fungsi sosial rumah sakit asing. Dengan pengawasan yang tepat, kehadiran rumah sakit asing dapat memberikan manfaat bagi sistem kesehatan nasional tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan.
Kepastian Hukum Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi di Bidang Kesehatan: Evaluasi terhadap Kebijakan dan Implementasinya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara regulasi dan pelaksanaan dalam pemberian tunjangan bahaya radiasi kepada tenaga kerja radiasi di sektor kesehatan, baik yang berada dalam instansi pemerintah maupun swasta. Radiasi pengion yang diterima oleh pekerja radiasi dapat berisiko menyebabkan efek kesehatan jangka panjang, termasuk kerusakan pada materi genetik serta masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja radiasi berhak memperoleh perlindungan yang memadai, yang mencakup keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar X serta penyaluran tunjangan bahaya radiasi berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Adanya regulasi yang mengatur hak-hak pekerja radiasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 mengenai Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, serta Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Sektor Kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemegang izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data kualitatif dari literatur dan dokumen hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja radiasi di sektor swasta dan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dengan pekerja di sektor pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan, pengawasan dan penegakan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan pelindungan dan kesejahteraan bagi semua pekerja radiasi, tanpa membedakan status kepegawaian.
Komparasi Regulasi Praktik Dokter Asing dan Dokter Lulusan Luar Negeri (Studi Kasus Vietnam Sebagai Negara Sosialis dan Indonesia Sebagai Negara Pancasila)
Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan sejarah sebagai negara yang pernah dijajah dan berjuang untuk kemerdekaan, namun keduanya mengambil pendekatan berbeda dalam mengelola sistem kesehatan. Vietnam, sebagai negara sosialis, menerapkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap dokter asing, termasuk dalam hal izin praktik di rumah sakit internasional seperti Vinmec Hospital. Sebaliknya, Indonesia, sebagai negara Pancasilais, memiliki regulasi yang lebih ketat, membatasi praktik dokter asing untuk alih teknologi dan program tertentu. Perbedaan ini menjadi latar belakang penelitian untuk memahami bagaimana ideologi dan regulasi memengaruhi sistem kesehatan kedua negara, serta peluang adopsi kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, mencakup wawancara mendalam dengan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, observasi lapangan, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio dokter di Indonesia (6,23 per 10.000 penduduk) masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (8,28 per 10.000 penduduk), dengan distribusi yang tidak merata. Vietnam berhasil memanfaatkan dokter asing untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mendukung kolaborasi internasional, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan dan medical tourism. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap dokter asing dengan regulasi ketat, untuk meningkatkan daya saing fasilitas kesehatan lokal, mempercepat transfer teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan luar negeri.
Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Terkait Fly Ash & Bottom Ash
Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) adalah produk sampingan pembakaran batubara. Fly ash merupakan partikel halus yang terbawa gas buangan, sedangkan bottom ash adalah partikel kasar yang mengendap di dasar ruang pembakaran. PP No. 101 Tahun 2014 mengkategorikan FABA sebagai limbah B3 yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan ketat. Namun, dengan diterbitkannya PP No. 22 Tahun 2021, sebagian FABA (N106 dan N107) tidak lagi digolongkan sebagai limbah B3, melainkan sebagai limbah non-B3. Perubahan ini membawa implikasi yang kompleks, terutama terkait pengelolaan, pengawasan, dan regulasi. Studi ini bertujuan menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif masyarakat dan pemerintah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik kompilasi data, studi komparatif hukum, dan analisis peraturan perundang-undangan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pengawasan yang kurang ketat, potensi penyalahgunaan, dan dampak terhadap industri Indonesia, meskipun dapat menjadi modalitas untuk meningkatkan perekonomian. Penekanan pada perlindungan lingkungan harus diutamakan, dan pemanfaatan FABA yang dilakukan negara lain dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang efektif serta kolaborasi antara pemerintah dan industri guna memastikan pengelolaan FABA dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab guna mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengelolaan FABA yang tidak memadai.
Policy Conflicts Regarding Tuberculosis Management in Riau Islands Hospitals
Pada tahun 2022 delapan negara menyumbang lebih dari dua pertiga kasus TB global, Indonesia (10%) berada di urutan kedua. Penemuan kasus di Indonesia meningkat tinggi pada 2023 sebanyak 820.789 kasus TB yang ditemukan. Tahun 2023 kasus TBC Rumah Sakit Graha Hermine sebanyak 139 positif. Kemenkes RI menyusun Peta Jalan Eliminasi Tuberkulosis diIndonesia 2020-2030. Tujuan penelitian ini melihat Regulasi Penanggulangan Tuberkulosis Antara Perpres dengan Peraturan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Graha Hermine. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 67 Tahun 2021 Paragraf 4 Pasal 12 (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien TBC di FKRTL hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas kesehatan kota sedangkan dalam Permenkes No 28 Tahun 2014 dan Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Tuberculosis Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BAB V bahwa Pengelolaan, pemanfaatan dana FKTP dan FKRTL milik pemerintah pengaturannya mengikuti ketentuan peraturan perundangan, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan dana FKTP dan FKRTL milik swasta pengaturannya sesuai dengan ketentuan pada faskes swasta tersebut. Kesimpulannya yakni saat ini rumahsakit menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh BPJS terkait dengan hubungan kerjasama dalam pembayaran klaim dari rumah sakit.
Diagnostic Differences between Hospitals that Impact the Occurrence of Claims in Hospitals
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam menjalankan rumahsakit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di rumahsakit X terdapat pasien yang telah melakukan perawatan dirumahsakit kemudian berobat ke rumahsakit lain di Malaysia dan mendapati diagnosa yang diberikan dari rumah sakit X belum tuntas penanganannya sehingga berakibat pengacara pasien menuntut rumahsakit X. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan setelah pasien mendapatkan perawatan di rumahsakit X tidak melakukan kunjungan ulang rutin, satu tahun kemudian pasien sakit kembali dan berobat dirumahsakit di Malaysia ditemukan apendisitis pasian masih ada, namun setelah ditelusur oleh dokter ahli ditemukan bahwa diagnosa dari rumahsakit diMalaysia ternyata berbeda. Namun kurang nya pemahaman dan edukasi sehingga pasien dan keluarga menuntut rumahsakit X. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 192 ayat (2) pasien atau keluarga tidak dapat melakukan tuntutan terhadap rumahsakit, Selain itu pada Pasal 275 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat darurat. Kesimpulan penelitian ini bahwa rumahsakit tidak dapat dituntut dan rumah sakit sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang hak pasien.
Kesehatan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Terhadap Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan di Sebuah Rumah Sakit Pratama di Daerah Kepulauan
Ketersediaan layanan kesehatan adalah faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H, ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang mengatur layanan kesehatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam paragraf yang berbunyi: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses layanan kesehatan primer dan layanan kesehatan lanjutan di seluruh Indonesia." Di daerah terpencil dan sangat terpencil, kesenjangan dalam akses layanan kesehatan masih sering ditemui, terutama karena terbatasnya sumber daya kesehatan, termasuk: infrastruktur yang tidak memadai, fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau, distribusi sumber daya manusia kesehatan yang tidak merata, persediaan medis yang tidak mencukupi, kurangnya jaringan internet untuk mendukung Sistem Informasi Kesehatan, teknologi kesehatan yang sudah usang, pendanaan kesehatan yang tidak mencukupi, dan kekurangan sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung ketersediaan akses layanan kesehatan. Makalah ini adalah studi kasus tentang Rumah Sakit Primer di sebuah kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau, di mana diskusi berfokus pada analisis situasi keterbatasan sumber daya kesehatan dan apakah keterbatasan ini mampu menciptakan disparitas dalam pemenuhan akses layanan kesehatan.
Tinjauan Hukum Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Pada Era E-Commerce di Indonesia
Penjualan antibiotik tanpa resep dokter menjadi permasalahan di Indonesia terutama di era e-commerce ini. Perkembangan teknologi mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan obat-obatan termasuk antibiotik tanpa resep dokter yang dapat memperparah resistensi antimikroba (AMR). Untuk mengatasi hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Metode penelitiain yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut regulasi penjualan antibiotik melalui e-commerce dan tantangan pengendalian resistensi antibiotik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi masyarakat, dan kurangnya standar operasional penjelasan mekanisme verifikasi resep yang andal. Rekomendasi utama meliputi penerapan mekanisme verifikasi resep berbasis Artificial Intelligence (AI) menggunakan Optical Character Recognition (OCR) dan Natural Language Processing (NLP) untuk memastikan keaslian resep. Penguatan edukasi penggunaan antibiotik meliputi pemberian informasi lengkap dan mudah dipahami mengenai penggunaan antibiotik serta kampanye digital dan nasional juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan antibiotik rasional. Selain itu, pengawasan yang ketat harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi AI dan Big Data untuk memantau distribusi antibiotik secara real-time dan mendeteksi pelanggaran. Strategi dengan melibatkan lintas sektor berupa mekanisme verifikasi resep berbasis AI, edukasi penggunaan antibiotik, serta pengawasan ketat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam pengendalian penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Implementasi langkah ini diharapkan dapat mencegah AMR dan melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Selama Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
Konflik bersenjata menimbulkan tantangan signifikan terhadap penyediaan layanan kesehatan, dengan rumah sakit dan fasilitas medis sering menjadi korban serangan. Dalam konteks ini, Hukum Humaniter Internasional menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan rumah sakit, menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan tetap beroperasi selama konflik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Hukum Humaniter Internasional melindungi rumah sakit selama konflik bersenjata dan mengidentifikasi celah dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis dokumen dan literatur yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa, dan Protokol Tambahan. Studi ini juga mengkaji studi kasus konflik bersenjata terkini untuk menilai aplikasi hukum ini dalam praktik. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun Hukum Humaniter Internasional menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan rumah sakit, masih terdapat kekurangan dalam penerapannya. Hal ini termasuk ketidakjelasan dalam aturan yang membedakan penggunaan militer dan sipil fasilitas kesehatan, serta kekurangan mekanisme efektif untuk memantau dan menegakkan pelanggaran. Selain itu, studi kasus menunjukkan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan masih sering terjadi, menimbulkan kerugian besar bagi layanan kesehatan dan menghambat akses masyarakat terhadap perawatan medis. Untuk meningkatkan perlindungan rumah sakit selama konflik bersenjata, diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk mengimplementasikan dan menegakkan Hukum Humaniter Internasional. Pengembangan teknologi baru untuk pemantauan dan verifikasi serangan terhadap fasilitas kesehatan dapat membantu dalam menegakkan aturan. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi pihak yang berkonflik tentang pentingnya melindungi fasilitas kesehatan adalah kunci untuk mencegah serangan.
Perspektif Hukum dan Praktik Kedokteran Forensik Perkembangan dan Tantangan Implementasi Virtual Autopsy di Indonesia
Virtual autopsy merupakan pendekatan inovatif dalam kedokteran forensik yang dapat mengatasi berbagai kendala dalam autopsi konvensional, seperti keberatan budaya dan minimnya akses terhadap fasilitas autopsi di daerah terpencil. Namun, penerapan virtual autopsy di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk regulasi yang belum pasti, keterbatasan infrastruktur medis, dan kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga medis serta ahli forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut serta menawarkan rekomendasi kebijakan guna mendukung penerapan virtual autopsy secara efektif di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis peraturan terkait kedokteran forensik dan teknologi digital. Temuan menunjukkan bahwa belum adanya regulasi spesifik mengenai virtual autopsy menciptakan kekosongan hukum yang dapat menghambat praktik ini. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya perangkat CT atau MRI di banyak rumah sakit, menjadi tantangan utama. Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterampilan tenaga medis dan forensik melalui pelatihan dan kurikulum khusus. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan pembuatan regulasi khusus mengenai virtual autopsy, pengembangan infrastruktur medis, serta penyediaan pelatihan berstandar nasional. Dengan adanya regulasi dan dukungan infrastruktur yang memadai, virtual autopsy diharapkan dapat memperbaiki akurasi hasil forensik, mempercepat proses investigasi, serta meningkatkan transparansi informasi kepada keluarga korban.
Kajian Peraturan Perundangan Pelaksanaan Skrinning Kesehatan Sebagai Upaya Preventif Penyakit Tidak Menular
Skrining kesehatan sebagai upaya preventif Penyakit Tidak Menular telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Namun karena tidak adanya koordinasi antar Lembaga negara di bawah Pemerintah akibatnya menjadi tumpang tindih dan kurang terintegrasi satu sama lain. Hal ini sangat berdampak secara empiris di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pelaksana pelayanan promotive dan preventif. Diperlukan upaya dalam bentuk kebijakan yang menentukan pelaksanaan deteksi dini penyakit yang lebih efektif dan efisien.
Penentuan Derajat Perlukaan pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan dan Solusi bagi Dokter Umum
Visum et repertum adalah dokumen hukum yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk menjelaskan kondisi medis korban yang relevan dalam peradilan. Dokumen ini memegang peranan penting dalam kasus penganiayaan korban hidup untuk menentukan derajat luka sesuai pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Derajat luka yang diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat memerlukan pendekatan ilmiah berbasis bukti untuk memastikan laporan yang akurat dan objektif. Evidence-Based Medicine (EBM) menjadi metode kunci dalam membantu dokter menilai dampak luka terhadap fungsi tubuh dan aktivitas sehari- hari korban. Sebagai saksi ahli, dokter memiliki tanggung jawab hukum untuk menghasilkan laporan medis yang sesuai standar keilmuan guna menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Integrasi data medis yang valid dan analisis klinis mendalam memungkinkan visum menjadi alat penting untuk menjembatani dunia medis dan hukum, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Aspek Legal dan Etika Penggunaan Data Pasien dalam Teknologi Big Data dan Kecerdasan Buatan di Sektor Kesehatan
Penggunaan teknologi big data dan kecerdasan buatan dalam sektor kesehatan telah membuka peluang besar untuk meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan manajemen pasien. Prinisp-prinsip etika kedokteran harus diterapkan dalam mengelola data pasien dengan tetap berpedoman pada regulasi hukum yang berlaku guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan data pasien. Sehingga, pemanfaatan data pasien yang sensitif ini menimbulkan sejumlah tantangan legal dan etika yang signifikan. Artikel ini membahas aspek legal dan etika yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan data pasien, serta memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih bertanggung jawab.
Paradigma Baru Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan
Pencapaian amanat konstitusi tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu bidang yang berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang kesehatan. Selanjutnya, kesehatan sebagai hak asasi manusia sehingga harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Tenaga medis dan tenaga kesehatan mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan layanan kesehatan hanya dapat diwujudkan melalui ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Bahwa paradigma baru perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan adalah perubahan atas ultimum remedium dan konsep primum remedium berbasis pada penegakan disiplin profesi berupa sanksi peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan dalam bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut, penonaktifan STR untuk sementara waktu, dan rekomendasi pencabutan SIP. Namun, jika tenaga medis atau tenaga kesehatan telah melaksanakan sanski disiplin terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada akhirnya dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Mekanisme Rujukan Fasilitas Layanan Kesehatan BPJS di Indonesia Ditinjau Dari Aspek UUD 1945 Dan UU Perlindungan Konsumen
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011; merupakan sistem layanan kesehatan yang menggantikan lembaga penjaminan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 1 Tahun 2012, maka rujukan ke fasyankes memperhatikan aspek kendali mutu dan biaya (managed care), diagnosisnya selain 144 yang ditangani Puskesmas, dan tidak melebihi 15% jumlah pasien bulanan. Sedangkan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan: “jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah”. Dalam kenyataannya sistem rujukan berjenjang sering tertunda, sehingga beresiko memperburuk kondisi kesehatannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah Legal Perspektif atau Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat prescriptive design dan tehnik analisis secara kualitatif. Mekanisme rujukan berdasarkan PMK Nomor 1 tahun 2013: “pasien tidak memiliki hak untuk dirujuk atas permintaannya sendiri”. Sedangkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) disebutkan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya”. Apabila ditelaah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3, bahwa Perlindungan konsumen bertujuan: (f) ”meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjaminkelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Penelitian menunjukkan hubungan bermakna antara kompetensi tenaga dan mutu layanan dengan kepuasan pasien (p< 0,05), dimana 48,1% pasien BPJS lebih tidak puas dibandingkan Non BPJS. Untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat diperlukan efektifitas fasyankes, serta ekosistem rujukan yang berimbang dan merata. Sesuai Pasal 8 Ayat (a) dan (e) UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu: diperlukan ketrampilan dan kompetensi yang memadai sesuai tingkat layanannya.
Analisis terhadap Regulasi Kadar Nikotin dalam Produk Tembakau: Perspektif Perlindungan Hukum bagi Perokok
Nikotin merupakan salah satu zat yang terdapat pada produk tembakau, zat ini menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dengan kadar yang sesuai dengan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait produk tembakau khususnya terkait dengan pembatasan nikotin serta perlindungan hukum terhadap konsumen produk tembakau. Metode yang dipergunakan adalah menganalisis berbagai regulasi terkait dengan produk tembakau dan pembatasan kadar nikotin serta menganalisis kandungan nikotin pada merk rokok tertentu. Hasil analisis terkait dengan regulasi sekarang bahwa tidak ada batasan kadar nikotin pada produk rokok, di mana pada peraturan sebelumnya ditemukan pembatasan kadar nikotin maaksimum 1,5mg perbatang rokok. Perlindungan hukumnya berupa informasi terkait kadar nikotin dan tar, informasi terkait bahaya rokok pada setiap bungkus rokok, iklan dan promosi melalui media elektronik dibatasi waktunya, serta adanya kawasan bebas rokok. Pada observasi lapangan terhadap merk rokok berikut kadar nikotin diketemukan bahwa kadar nikotin paling rendah 0,4mg dan tertinggi 3,66mg. Tidak ada sanksi bagi produsen rokok yang produk rokoknya mengandung nikotin > 1,5mg, sehingga menyebabkan prevalensi perokok di Indonesia makin meningkat.
Peran Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Telemedicine
Rumah sakit sebagai suatu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pengobatan dan pemulihan kesehatan. Namun meski sudah relatif banyak rumah sakit yang didirikan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, masih belum sebanding dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat kita yang besar, selain dari pada itu ketidak merataan tenaga kesehatan, hambatan geografis, membuat terhambatnya peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kendala-kendala yang disebutkan diatas dapat diatasi, yaitu dengan adanya telemedicine. Pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine ini dapat bermanfaat mengatasi masalah jarak, menghemat waktu, menghemat biaya transportasi, dan lain sebagainya. Oleh karena manfaat dari telemedicine ini begitu besar, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai telemedicine ini melalui Permenkes No.20 Tahun 2019, dimana diperlukan peran dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakannya dengan optimal. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengertian mengenai telemedicine, jenis telemedicine, dan peran Rumah Sakit dalam pelaksanaan telemedicine dengan cara mendalami undang-undang yang mengatur mengenai telemedicine ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peran Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan sangat penting dalam terlaksananya telemedicine ini, dan bila telemedicine ini terlaksana dengan baik maka akan sangat membantu pemerataan layanan kesehatan pada masyarakat di seluruh Indonesia.
Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan
Tiadanya kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu alasan dalam penghapusan pidana bagi seseorang dengan cacat kejiwaan sesuai makna dari aturan Pasal 44 KUHP Indonesia. Untuk menentukan kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan dibutuhkan tim ahli kesehatan jiwa. RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang merupakan satu-satunya RS pemerintah khusus jiwa milik Provinsi Sumatera Barat yang menerima permintaan VeRP. Permasalahan penelitian: 1) Bagaimana peran tim ahli kesehatan jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan pada proses penyidikan 2) Apa kendala yang dihadapi tim dalam proses penyidikan pemeriksaan kesehatan jiwa pelaku tindk pidana pembuhunan? Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dengan studi dokumen. Data diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) Peran tim ahli kesehatan jiwa adalah penting membantu penyidik menentukan apakah terperiksa mampu bertanggung jawab atau tidak terhadap ancaman pidananya, dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli dan keterangan tertulis melalui laporan VeRP. 2) Kendala yang dihadapi tim ahli dalam menjalankan perannya antara lain : keterbatasan fasilitas pelayanan visum (ruang khusus psikiatri forensik dan CCTV), jumlah dan kompetensi tim ahli yang terbatas, mahalnya pembiayaan visum, peran dan pemahaman penyidik dalam melakukan permintaan visum, ketidaklengkapan administrasi, hambatan komunikasi terperiksa serta lama perawatan sama dengan pasien biasa.
Hukum Administrasi Kesehatan dalam Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan di Indonesia
Hukum administrasi kesehatan di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kesehatan, serta penegakan disiplin bagi tenaga kesehatan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum administrasi kesehatan dan tantangan dalam penegakan disiplin tenaga kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, seleksi literatur, dan analisis literatur . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum administrasi kesehatan masih terbatas di kalangan tenaga kesehatan, yang berkontribusi pada variabilitas tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, efektivitas pengawasan dan konsistensi dalam penegakan disiplin mengalami tantangan, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antara lembaga terkait. Penulisanl ini merekomendasikan perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum kesehatan, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan sanksi yang lebih transparan dan konsisten. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dapat diperkuat.
Aspek Legalitas dan Keamanan Obat Serta Makanan dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia dan Vietnam
Obat dan makanan memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, aspek legalitas dan keamanan produk-produk tersebut sering kali menjadi tantangan yang memengaruhi perlindungan kesehatan publik, terutama di negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek legalitas dan keamanan obat serta makanan dari perspektif hukum kesehatan di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan resmi pemerintah, yang dianalisis untuk memahami kerangka hukum, tantangan implementasi, serta perbandingan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah memiliki kerangka hukum yang jelas terkait legalitas dan keamanan obat serta makanan. Di Indonesia, regulasi utama diatur melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sementara di Vietnam, aspek ini diatur melalui Law on Food Safety tahun 2010 dan Law on Pharmacy tahun 2016. Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap produk ilegal, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan tersebut berdampak pada masih maraknya peredaran obat palsu dan makanan tidak layak konsumsi di kedua negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas institusi terkait, serta edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, kerja sama regional dan internasional juga diperlukan untuk menekan peredaran produk ilegal dan meningkatkan efektivitas regulasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem hukum dan kebijakan terkait obat serta makanan demi melindungi kesehatan masyarakat secara lebih efektif.
Peraturan pemerintah RI no 47 tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Diskrepansi diagnosa paling sering terjadi karena sulitnya mendiagnosa, massalah medis pasien yang kompleks dan waktu kontak dengan pasien yang singkat di instalasi gawat darurat. Jika terjadi diskrepansi maka pihak rumah sakit akan melapor kebagian komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tingkatan akurasi diagnosa semakin tinggi dengan munculnya lebih banyak modalitas diagnostik dan waktu kontak dengan pasien di Instalasi gawat darurat.
Legalitas Izin Praktik Bedah Telerobotik oleh Dokter Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri di Indonesia
Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, termasuk bedah telerobotik, membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemenuhan hak dasar yang harus dipenuhi negara menjadi peluang sedangkan kurangnya tenaga ahli di bidang operasi telerobotik menjadi tantangan. Kehadiran dokter warga negara asing lulusan luar negeri untuk melakukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan aturan turunannya, meskipun hal ini masih menimbulkan berbagai isu hukum meliputi rechtvacuum (kekosongan hukum), rechtsonzekerheid (ketidakpastian hukum), dan rechtsverwarring (kekacauan hukum) terkait perizinan dan konteks praktik bedah telerobotik itu sendiri yang perlu dianalisis secara komprehensif. Pemerintah perlu mengatasi isu-isu hukum tersebut secara jelas dan khusus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai legalitas izin praktik bedah telerobotik dokter warga negara asing lulusan luar negeri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dan didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.