PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PERADILAN: STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Abstract

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan sumber utama berupa Laporan Barang Pengguna UAKPB 548940 untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan aset yang terstruktur. Namun, transparansi dan akuntabilitas masih memiliki keterbatasan terkait informasi alasan perubahan status serta dokumen pendukung mutasi aset. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi belum dapat dinilai secara menyeluruh karena keterbatasan informasi mengenai kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, kebutuhan organisasi, dan biaya pemeliharaan aset. Faktor pendukungnya adalah ketersediaan sistem pencatatan yang terstruktur, sedangkan faktor penghambatnya berupa keterbatasan informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dokumentasi, inventarisasi fisik, dan pengawasan mutasi aset.