Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan

Abstract

Perundungan di dunia pendidikan kedokteran sering dirasakan sebagai hal yang wajar, sehingga banyak kasus yang tidak diketahui karena dokumentasi yang masih kurang. Padahal perundungan dapat menyebabkan gangguan psikologis dapat berupa depresi, stres, dan yang paling berat adalah bunuh diri. Perundungan juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan dalam menerima pendidikan, sehingga menjadi proses pendidikan yang dialami oleh korban perundungan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perundungan dalam pendidikan kedokteran dari perspektif etika kedokteran dan hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan artikel pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah seorang pelaku perundungan akan melanggar jadi Kode Etik Kedokteran Pasal 18, Surat Keputusan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022, Pelanggaran UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 262 dan 433, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 33, dan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 229, Serta melanggar Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202. Pemerintah sudah memiliki upaya untuk membuat peraturan dalam mengatasi perundungan di Pendidikan Kedokteran. Tetapi, penyelenggara utama Pendidikan Kedokteran ada di Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan, sehingga diperlukannya kolaborasi antara Pemerintah, Organisasi Profesi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Institusi Pendidikan Kedokteran. Sehingga kedepannya peserta didik akan mendapatkan rasa aman dan merasa dilindungi atas tindakan perundungan selama menjalankan proses pendidikan kedokteran.