DINAMIKA HUKUM KEWARGANEGARAAN TERHADAP PERKAWINAN DAN IMPLIKASI STATUS ANAK SAH DI INDONESIA

Abstract

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang tidak hanya mengikat secara sosial dan agama, tetapi juga menentukan kedudukan hukum seseorang dalam kerangka kewarganegaraan di Indonesia. Dinamika regulasi perkawinan di Indonesia terus mengalami transformasi sebagai respons terhadap perkembangan nilai-nilai sosial dan tuntutan keadilan hukum. Persoalan utama yang muncul adalah implikasinya terhadap status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari kondisi perkawinan yang kompleks, seperti perkawinan tidak tercatat (siri), perkawinan beda agama, dan perkawinan adat. Artikel ini menganalisis pergeseran paradigma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan progresif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan melalui pembuktian ilmiah, serta Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menegaskan persyaratan keabsahan perkawinan sebagai landasan pengakuan oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana sinkronisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berupaya meminimalkan diskriminasi terhadap hak-hak anak sebagai warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan semakin inklusif, tantangan administratif dan resistensi sosial masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak atas identitas dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi kependudukan yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya.